Dari Panggung Pelantikan ke Meja Gubernur, Thariq-Nur Langsung Gas Urus Laut Utara

GORONTALO UTARA,— Baru saja menerima amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara periode 2025–2030, pasangan Thariq Modanggu dan Nurjana H. Yusuf tak butuh waktu lama untuk menunjukkan arah kepemimpinannya. Hanya berselang beberapa jam setelah dilantik oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, keduanya langsung menghadap kembali ke sang gubernur dengan membawa misi penting: penyelamatan laut utara.

Tanpa seremoni tambahan, Thariq-Nur menyerahkan langsung dokumen usulan pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Laut di wilayah utara Provinsi Gorontalo—sebuah kawasan perairan yang strategis tapi kerap jadi langganan pelanggaran.

“Kami tak ingin sekadar hadir. Kami ingin langsung bergerak. Ini tentang laut kita, tentang kehidupan masyarakat pesisir,” ujar Thariq dalam pertemuan singkat namun penuh makna di Aula Rumah Jabatan Gubernur, kamis (19/6).

Langkah Simbolik, Komitmen Otentik

Langkah cepat dan tak terduga ini sontak jadi sorotan. Bukan karena kegaduhan, tapi karena maknanya yang dalam. Dalam sejarah birokrasi, jarang ada kepala daerah yang langsung “gas” membawa proposal kebijakan begitu pelantikan selesai. Bahkan, bisa dibilang ini langkah perdana yang sangat progresif di Indonesia.

Usulan pembentukan tim terpadu ini mencakup rekomendasi strategis pengawasan laut, termasuk rencana pembentukan posko gabungan, pelatihan patroli terpadu, dan pelibatan masyarakat pesisir dalam sistem pelaporan berbasis cepat.

Mengapa Laut Utara Begitu Penting?

Perairan utara Gorontalo dikenal kaya hasil laut, namun juga rentan pencurian ikan, penggunaan alat tangkap merusak, hingga pencemaran limbah. Sayangnya, selama ini pengawasan belum optimal karena terbatasnya koordinasi antar-lembaga.

Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, wilayah laut sejauh 0–12 mil adalah kewenangan provinsi. Namun begitu, pemerintah kabupaten tetap punya tanggung jawab moril karena masyarakat pesisirnya yang langsung terdampak.

Dokumen yang diserahkan Thariq-Nur juga mengacu pada UU Kelautan No. 32/2014 dan Perpres No. 16 Tahun 2017, yang menekankan pentingnya pengawasan terpadu dan perlindungan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Disambut DPRD, Ditunggu Realisasi

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menyatakan apresiasinya atas inisiatif ini. Menurutnya, Gorontalo membutuhkan kolaborasi nyata dalam pengelolaan laut, bukan sekadar rencana yang berhenti di meja birokrasi.

“Sinergi seperti ini yang harus kita dorong. Laut kita terlalu penting untuk dibiarkan tanpa penjagaan yang terstruktur,” kata Thomas.

Jika disetujui dan dijalankan, Tim Terpadu Laut Utara ini bisa menjadi pilot project nasional dalam model pengawasan daerah pesisir yang berbasis koordinasi lintas tingkat pemerintahan dan masyarakat.

Pemimpin yang Tidak Menunggu

Langkah Thariq-Nur hari itu bukan hanya serah dokumen. Tapi pesan simbolik: mereka tidak ingin jadi pemimpin yang menunggu, melainkan yang langsung menyentuh akar masalah. Di Gorontalo Utara, laut bukan hanya bentang biru di peta, tapi juga dapur kehidupan ribuan keluarga.

Dan dari hari pertama itu, tampaknya rakyat Gorontalo Utara mulai bisa melihat arah angin kepemimpinan lima tahun ke depan: cepat, tepat, dan langsung ke inti persoalan. (M)

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: kanalsindo@gmail.com. Terima kasih.