MANADO – Peran perempuan dalam pembangunan daerah kembali ditegaskan sebagai kekuatan utama, bukan sekadar pelengkap. Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, saat melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Sulut periode 2026–2031 serta Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Sulut, di Manado, Rabu (22/4/2026).
Dalam sambutannya, gubernur menilai para pengurus yang baru dilantik merupakan representasi perempuan masa kini yang memiliki kapasitas, dedikasi, serta peran strategis dalam mendorong perubahan.
Ia menegaskan, sejak dahulu perempuan di Sulawesi Utara telah menunjukkan kontribusi nyata dalam pembangunan. Karena itu, momentum pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kinerja organisasi yang berorientasi pada integritas dan hasil nyata.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya komitmen dalam menjalankan amanah organisasi.
Terlebih bagi LPPD Sulut yang akan menghadapi sejumlah agenda nasional, termasuk kompetisi paduan suara tingkat nasional pada Juni mendatang serta rencana pelaksanaan Pesparawi nasional di Sulut pada Oktober 2026.
“Persiapan harus dilakukan secara matang dan pembinaan harus berjalan serius. Hindari segala bentuk praktik yang dapat merusak kepercayaan, termasuk KKN,” tegasnya.
Dengan jumlah pengurus yang mencapai puluhan orang, ia menekankan pentingnya kerja kolektif yang aktif dan produktif.
Menurutnya, organisasi tidak boleh hanya kuat secara struktur, tetapi juga harus mampu menunjukkan implementasi program yang konkret.
Lebih lanjut, kepemimpinan yang terintegrasi antara BKOW dan LPPD dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi, baik dalam pemberdayaan perempuan maupun pengembangan seni keagamaan di daerah.
Di akhir sambutannya, gubernur mengajak seluruh pengurus untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah serta menjaga semangat pelayanan kepada masyarakat.
“Selamat bekerja. Tunjukkan bahwa organisasi ini benar-benar hadir dan memberi dampak bagi masyarakat Sulawesi Utara,” ujarnya.
Menariknya, dua organisasi strategis tersebut kini dipimpin oleh satu figur yang sama, sebuah kebijakan yang diyakini mampu memperkuat koordinasi serta mendorong lahirnya prestasi daerah hingga ke tingkat nasional maupun internasional.
