JAKARTA – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Rakornas TPAKD 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.
Kehadiran Gubernur Yulius Selvanus dalam agenda nasional tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi kebijakan percepatan akses keuangan daerah, sekaligus mendorong pemanfaatan layanan keuangan yang lebih luas bagi masyarakat Sulawesi Utara.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Menurut Presiden, keberadaan TPAKD menjadi salah satu fondasi untuk memperluas inklusi keuangan hingga ke wilayah pelosok dan membuka kesempatan ekonomi yang lebih merata.
Presiden juga menyoroti penyaluran kredit bagi masyarakat yang disebut telah mencapai sekitar Rp53 triliun, dengan jumlah penerima manfaat sekitar dua juta orang. Pemerintah menargetkan peningkatan penyaluran hingga Rp400 triliun pada tahun mendatang, dengan sasaran sekitar 28 juta keluarga.
Kelompok masyarakat yang menjadi perhatian dalam program tersebut meliputi petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah.
Presiden menegaskan bahwa perluasan akses keuangan tidak boleh berhenti pada tersedianya pembiayaan. Lebih dari itu, akses tersebut harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pengembangan usaha, peningkatan produktivitas, serta perbaikan kesejahteraan keluarga.
Selain memperluas akses pembiayaan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan nasional secara optimal. Hal ini mencakup penertiban konsesi yang tidak produktif, penguatan pengawasan terhadap pelanggaran, peningkatan efisiensi badan usaha milik negara (BUMN), serta optimalisasi aset negara.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan pengelolaan kekayaan dan sumber daya nasional memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional 2026 serta meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.
Bagi Sulawesi Utara, penguatan akses keuangan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudahan memperoleh layanan keuangan dan pembiayaan diharapkan dapat memperkuat permodalan UMKM, meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Melalui penguatan peran TPAKD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan terus mendorong sinergi dengan lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan terkait agar program inklusi keuangan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Upaya tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperluas akses terhadap layanan perbankan dan pembiayaan, tetapi juga untuk mendorong masyarakat memanfaatkan layanan keuangan secara produktif, sehingga mampu mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Sejalan dengan arahan Presiden, perluasan akses keuangan diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan kesempatan ekonomi dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Utara. (*/Red)
