BANDAR LAMPUNG,– Kanalsindo id – Dugaan BBM ilegal Panjang kembali menguat dan kini menjadi ujian serius bagi integritas pengawasan negara di sektor maritim dan energi. Informasi mengenai dugaan aktivitas kapal tongkang yang mengangkut BBM jenis solar tanpa kelengkapan dokumen di perairan Pantai Selaki, Panjang, tidak hanya beredar di lapangan, tetapi juga telah viral di TikTok dan diangkat sejumlah media online, memicu sorotan publik secara luas.
Dalam konteks negara hukum, viralnya isu dugaan BBM ilegal Panjang seharusnya menjadi alarm dini bagi seluruh institusi terkait, bukan sekadar isu media sosial. Apalagi, wilayah Pelabuhan Panjang merupakan jalur strategis distribusi energi nasional yang seharusnya berada di bawah pengawasan ketat negara.
Dugaan BBM Ilegal Panjang dan Lemahnya Kontrol Lalu Lintas Kapal
Berdasarkan penelusuran wartawan, perairan Selaki Panjang disebut kerap dilalui kapal tongkang pengangkut BBM. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang memastikan bahwa seluruh aktivitas tersebut telah memenuhi standar perizinan, manifest muatan, serta pengawasan administratif sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar terkait peran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Panjang sebagai representasi negara dalam mengawasi keselamatan pelayaran dan legalitas operasional kapal. Dalam skema tata kelola pelabuhan, KSOP tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab strategis mencegah potensi penyalahgunaan jalur laut untuk kepentingan ilegal.
Sumber Sebut Gudang Tarahan, Diperoleh Melalui Wawancara Telepon
Wartawan memperoleh keterangan dari sumber berinisial RS mengenai dugaan asal muatan solar yang disebut berasal dari sebuah gudang penimbunan BBM di kawasan Tarahan, tidak jauh dari Pelabuhan Pertamina Panjang. Informasi ini diperoleh baik secara langsung maupun melalui komunikasi via telepon.
“Kopda JA dan H itu partneran itu bang. Kalau H itu orang sipil bang, dan Kopda JA itu bertugas di Tulang Bawang–Mesuji,” ujar RS saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Senin (5/1/2026).
Sumber sebelumnya juga menyampaikan bahwa gudang tersebut dikaitkan dengan Kopda Jeksen Ari Wibowo, anggota TNI AD, bersama warga sipil berinisial H. Redaksi menegaskan kembali, seluruh keterangan ini masih berupa informasi narasumber, belum diverifikasi secara independen, dan bukan kesimpulan redaksi.
Peran TNI: Netralitas dan Marwah Institusi Dipertaruhkan
Dalam konteks ini, nama institusi TNI AD ikut terseret dalam perbincangan publik. Penting ditegaskan bahwa TNI sebagai institusi negara harus dijaga marwah dan netralitasnya dari segala bentuk aktivitas bisnis ilegal. Apabila terdapat oknum yang menyalahgunakan identitas atau atribut institusi, maka hal tersebut menjadi domain penegakan disiplin internal dan hukum pidana umum.
Transparansi klarifikasi dari institusi TNI justru menjadi kunci untuk menghentikan spekulasi liar dan menjaga kepercayaan publik.
KSOP dan Kementerian Perhubungan: Tanggung Jawab Vertikal
Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perhubungan, KSOP Panjang memiliki tanggung jawab vertikal yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dan sistem pengawasan di tingkat pusat. Apabila pengawasan di lapangan dinilai lemah, maka evaluasi tidak boleh berhenti di level lokal, tetapi harus menyentuh sistem pengendalian internal kementerian.
Dalam perspektif hukum administrasi negara, kelalaian pengawasan dapat menjadi objek evaluasi sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta berpotensi dikategorikan sebagai maladministrasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.
Pertamina dan Negara: Menjaga Rantai Distribusi Energi
Sebagai BUMN strategis, Pertamina memegang peran vital dalam menjaga integritas rantai distribusi BBM. Munculnya dugaan BBM ilegal di sekitar wilayah operasional pelabuhan energi semestinya menjadi perhatian serius, karena setiap kebocoran distribusi tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tata kelola energi nasional.
Koordinasi lintas sektor antara Pertamina, KSOP, aparat penegak hukum, dan kementerian teknis menjadi keharusan, bukan pilihan.
Negara Tidak Boleh Diam
Viralnya dugaan BBM ilegal Panjang di ruang digital merupakan refleksi kegelisahan publik terhadap fungsi pengawasan negara. Dalam negara hukum, pembiaran justru dapat menciptakan preseden buruk dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak KSOP Panjang, Pertamina, aparat penegak hukum, maupun institusi TNI AD belum memberikan pernyataan resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Tim)
