JAKARTA — Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, terus mengintensifkan upaya peningkatan kesejahteraan penambang rakyat melalui penjajakan kerja sama dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Langkah tersebut ditandai dengan pertemuan antara Gubernur Yulius dan jajaran direksi Antam di Jakarta, Jumat (10/4/2026). Pertemuan itu diterima langsung oleh Direktur Utama Antam, Untung Budiharto.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis, di antaranya penguatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta skema penyerapan hasil tambang masyarakat.
Gubernur Yulius menegaskan pentingnya kehadiran negara melalui kemitraan dengan badan usaha milik negara (BUMN) untuk memastikan hasil tambang rakyat memperoleh harga yang layak dan transparan.
“Kita ingin penambang rakyat tidak lagi dirugikan. Hasil tambang mereka harus dihargai sesuai standar, termasuk mengacu pada standar internasional seperti LBMA,” ujar Gubernur.
Selain aspek harga, kerja sama tersebut juga diarahkan pada pemberian dukungan teknis dan edukasi kepada para penambang. Hal ini dinilai penting guna mendorong praktik pertambangan yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.
Pihak Antam diharapkan dapat berperan aktif membantu pemerintah daerah, baik dalam penyerapan hasil tambang maupun peningkatan kapasitas penambang melalui program pendampingan.
Saat ini, pembahasan teknis terkait rencana kerja sama masih terus dilakukan oleh tim ahli Antam bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT Membangun Sulut Maju, Dating Palembangan, serta Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut, Reynaldo Walujan.
Penjajakan kerja sama ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mendorong tata kelola sektor pertambangan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat, khususnya penambang rakyat.
(*/Red)
