Joy Tulung, Imbas Pemangkasan Anggaran Berpotensi Memperlambat Pertumbuhan Ekonomi

KANALSIINDO.ID,SULUT — Pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup pengurangan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan penyesuaian transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun, berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah, termasuk Sulawesi Utara.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengalihkan dana ke program prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun implementasinya menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak terhadap perekonomian Nasional terkait pemangkasan angaran akan berimbas ke sektor-sektor lain.

Seperti pengurangan Belanja Pemerintah, menyasar pada pemotongan anggaran dapat, mengurangi belanja pemerintah di berbagai sektor, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Joy Elly Tulung, SE, MSc, PhD.

Menurut Pakar Ekonomi Unsrat Manado itu, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen penting dalam Produk Domestik Bruto (PDB), dan pengurangannya dapat berdampak negatif pada laju pertumbuhan ekonomi seperti misalnya, daya beli masyarakat ikut merosot.

Pemangkasan anggaran pada program sosial dan subsidi dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Hal ini dapat mengurangi konsumsi domestik, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi,” ujar Joy Tulung,” Ketua ISEI Cabang Manado.

Imbas dari pemangkasan anggaran, membuat peluang investasi dan kepercayaan investor berada pada ketidakpastian dari akibat perubahan kebijakan fiskal, bakal mempengaruhi iklim investasi. Investor mungkin saja akan menunda atau membatalkan rencana investasi mereka karena kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi dan konsistensi kebijakan pemerintah,” tandas Tulung, Jebolan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unsrat Manado.

Demikian pula dampak terhadap Perekonomian Sulawesi Utara akan mempengaruh transfer ke daerah yang tidak lain adalah, pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat jelas dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai proyek infrastruktur dan layanan publik.

Hal ini dapat berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat dan keterlambatan pembangunan infrastruktur yang vital bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” terang-Nya.

Sementara itu, Wakil Dekan 3 bidang Kemahasiswaan dan Alumni FEB UNSRAT saat dihubungi awak media Kanalsindo.id, Selasa (18/3)  mengatakan, sektor riil dan lapangan kerja, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) ikut terkena imbas dari pengurangan anggaran dapat mengurangi program bantuan dan subsidi untuk UMKM, sehingga akses terhadap pembiayaan dan pelatihan menjadi lebih terbatas.

Hal ini dapat menghambat pertumbuhan UMKM dan berpotensi meningkatkan angka pengangguran, bukan cuman itu kata Joy, sektor usaha Rumah Tangga (Home Industry) juga ikut meradang,” tandas-Nya.

Penurunan daya beli akibat pengurangan program sosial dapat mempengaruhi konsumsi rumah tangga di Sulawesi Utara, yang pada gilirannya dapat berdampak pada sektor perdagangan dan jasa lokal.

Demikian pula yang terkait dengan lapangan pekerjaan, pemotongan anggaran pada proyek infrastruktur dapat menyebabkan penundaan atau pembatalan proyek, yang berdampak pada pengurangan kesempatan kerja di sektor konstruksi dan sektor terkait lainnya,” tukas-Nya.

Lalu kemudian langkah dan strategi mitigasi seperti apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mensiasati dampak dari pemangkasan tersebut,”  Menurut Joy,  untuk mengurangi dampak negatif dari pemangkasan anggaran, Pemprov. Sulut dapat mempertimbangkan langkah-langkah berikut yaitu, diversifikasi sumber pendapatan, mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian.

Selain itu makin memperkuat kemitraan Publik-Swasta, mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur serta pengembangan ekonomi lokal.

Pemberdayaan UMKM penting dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan alternatif bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha,” tambah Joy

Efisiensi anggaran lebih dikandung maksud, memprioritaskan pengeluaran pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi belanja yang kurang produktif.

Dengan implementasi strategi-strategi tersebut, diharapkan perekonomian Sulawesi Utara dapat tetap tumbuh dan stabil meskipun menghadapi tantangan akibat pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat,” tutup-Nya. (John)

_______________________
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: kanalsindo@gmail.com. Terima kasih.