Plt Ketua PWI Sulut: Pers Wajib Kawal Robby-Vanda Membangun Minahasa Tanpa Korupsi

TONDANO – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara menegaskan peran strategis pers dalam mendukung pemerintahan Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang (Robby-Vanda) untuk membangun Minahasa yang transparan dan bebas dari korupsi. Dalam diskusi terbatas bersama pegiat antikorupsi di Warong Kopi Rumah Tua, Tondano, Rabu (12/03/2025), Plt Ketua PWI Sulut, Vanny Loupatty, menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal kebijakan publik.

“Bantu pemerintah Minahasa. Bantu Pak Robby dan Vanda dalam menjalankan roda pemerintahan. Saya yakin pemerintahan mereka tidak akan korupsi,” tegas Loupatty, yang akrab disapa Maemossa.

Ia menambahkan, semangat membangun Minahasa tanpa korupsi mendapat dukungan luas dari masyarakat. Komitmen ini dinilai sebagai angin segar bagi publik yang selama ini menginginkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Ketua Harian DPP Inakor, Rolly Wenas, turut menekankan bahwa pers memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mengawal kebijakan antikorupsi di Minahasa.

“Media adalah pilar keempat demokrasi. Wartawan harus tetap kritis dan menjadi pengawas kebijakan pemerintah agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga,” tegas Wenas.

Selain membahas komitmen antikorupsi Robby-Vanda di Minahasa, diskusi tersebut juga menyoroti kebijakan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK), yang dikenal tegas dalam memberantas korupsi. Kebijakan restrukturisasi pejabat di lingkungan Pemprov Sulut dinilai sebagai langkah progresif menuju pemerintahan yang lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Rakyat muak dengan korupsi yang terjadi selama ini. Jadi ketika Pak Gubernur YSK menyatakan kepemimpinannya anti korupsi, spontan hal itu mendapat dukungan luas dari masyarakat,” kata Loupatty.

Ketua Lakri Minahasa, Jamel Lahengko (Engko’), turut menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pers, aktivis antikorupsi, dan masyarakat.

“Korupsi tidak bisa dilawan hanya oleh satu pihak. Kita butuh sinergi antara pers, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan antikorupsi benar-benar diterapkan secara konsisten,” ungkap Lahengko.

Diskusi ini juga menyoroti peran media sosial dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pegiat media sosial Sulut seperti Victor Munaiseche dan Will Wetik menekankan bahwa di era digital, masyarakat memiliki akses langsung untuk mengawasi kinerja pemerintah.

“Media sosial bisa menjadi alat kontrol sosial yang efektif dalam mencegah praktik korupsi,” ujar Munaiseche.

Plt Ketua PWI Sulut, Vanny Loupatty, didampingi Wakil Ketua Adrianus R. Pusungunaung dan Sekretaris Ardison Kalumata, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam diskusi tersebut.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pers, masyarakat, dan aktivis adalah langkah fundamental dalam membangun Minahasa dan Sulawesi Utara yang lebih transparan dan berintegritas.

“PWI Sulut akan terus berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah dan menyampaikan informasi yang objektif serta faktual kepada masyarakat. Semangat antikorupsi harus terus digaungkan agar Sulut menjadi daerah yang maju dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” pungkas Loupatty.

Diskusi ini diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat antara berbagai pihak dalam memerangi korupsi, serta menjadikan Minahasa dan Sulawesi Utara sebagai contoh pemerintahan yang bersih dan transparan.
(*/Red)

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: kanalsindo@gmail.com. Terima kasih.