JAKARTA,– Pemerintah terus mendorong percepatan transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menargetkan proses restrukturisasi tuntas pada tahun 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk membentuk ekosistem BUMN yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing tinggi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (7/4/2026).
Menurut Dony, pemerintah saat ini tengah melakukan langkah konsolidasi di sejumlah sektor strategis. Salah satunya melalui penggabungan perusahaan-perusahaan pengelola aset menjadi satu entitas yang lebih besar dan kompetitif.
Selain itu, konsolidasi juga dilakukan di sektor logistik. Sebanyak 15 perusahaan direncanakan akan dilebur menjadi satu perusahaan logistik nasional guna meningkatkan efisiensi dan daya saing di tingkat global.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperkuat struktur BUMN agar lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi,” ujar Dony.
Fokus Penguatan Transportasi Publik
Pemerintah juga memberi perhatian khusus pada penguatan sektor transportasi publik, terutama perkeretaapian. Program elektrifikasi jalur kereta tengah disiapkan di sejumlah rute strategis, seperti Jakarta–Rangkas, Jakarta–Cikampek, dan Jakarta–Sukabumi.
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendorong mobilitas masyarakat yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Kinerja BUMN Tetap Stabil
Terkait dinamika global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, Dony menyebut kinerja BUMN secara umum masih berada dalam kondisi stabil. Meski demikian, ia mengakui adanya penurunan trafik di sektor penerbangan akibat pembatasan rute tertentu.
Namun, dampak tersebut dinilai tidak signifikan terhadap kinerja BUMN secara keseluruhan.
Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan global sekaligus memperkuat fundamental BUMN agar tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan.
(Sumber: BPMI Setpres/Red)
