TNI vs Polri: Saudara Kandung yang Suka Ribut, Tapi Tak Bisa Berpisah

Oleh: Syarif Al Dhin

PALOPO – Dalam dunia sepak bola, ada yang namanya El Clasico, duel abadi antara Barcelona dan Real Madrid. Di dunia hukum dan keamanan Indonesia, ada juga “El Clasico Institusional”, yaitu pertarungan abadi antara TNI dan Polri. Bedanya, kalau Barcelona dan Madrid bersaing untuk trofi, TNI dan Polri kadang bersaing untuk… kewenangan, anggaran, dan gengsi!

Sebagai dua institusi yang sama-sama lahir dari rahim Republik, hubungan keduanya bisa diibaratkan seperti kakak dan adik yang suka berebut jatah warisan. Sama-sama ingin membela negara, tapi kadang bingung siapa yang berhak melakukan apa.

“Siapa yang Lebih Berhak?”

Di atas kertas, tugas mereka sudah jelas: TNI bertanggung jawab atas pertahanan negara, sedangkan Polri menjaga keamanan dalam negeri. Tapi, seperti biasa, teori dan praktik di Indonesia sering kali berlawanan arah.

Ketika ada kerusuhan di daerah konflik, TNI sering turun tangan. Tapi tunggu dulu, bukannya ini tugas Polri? “Ya, kan, kami hanya membantu…” begitu alasan mereka.

Sebaliknya, ketika Polri mulai membeli kendaraan lapis baja, sniper, dan drone canggih, TNI mulai melirik dengan alis terangkat. “Bentar, bentar… polisi mau perang sama siapa?”

Hasilnya? Gesekan. Kadang sekadar sindiran di media sosial, kadang sampai lemparan batu antar barak.

“Masalah Sepele, Bentroknya Ngeri”

Bentrokan antara TNI dan Polri bukan hal baru. Dari perebutan proyek pengamanan hingga kasus-kasus “salah paham” di lapangan, pertengkaran mereka kadang lebih seru daripada sinetron prime time.

Kasus Pos Satpam yang Meledak
Tahun sekian (sebut saja begitu, karena kasus seperti ini sering terjadi_red), sebuah pos polisi tiba-tiba dihujani tembakan oleh orang-orang berseragam loreng. Alasannya? Sepele. Anggota Polri menangkap seseorang yang ternyata ‘orangnya’ TNI. Masalahnya, masing-masing institusi punya peradilan sendiri, jadi penangkapan bisa dianggap sebagai pelecehan.

Perebutan “Wilayah Kekuasaan”
Dalam beberapa kasus, ada wilayah yang dijaga oleh dua institusi sekaligus. Tapi siapa yang harus memimpin operasi? Kadang lebih ribet dari diskusi siapa yang bayar saat nongkrong.

Anggaran: Si Kaya dan Si Merana?
TNI sering mengeluh bahwa Polri lebih dimanja oleh pemerintah. Gaji lebih besar, anggaran lebih fleksibel, dan fasilitas lebih lengkap. Polri punya kendaraan tempur baru, sementara TNI masih pakai truk zaman Perang Dunia ke-2. Wajar kalau TNI jadi agak sensitif soal ini.

“Solusi? Ah, Susah…”

Pemerintah sering menyerukan “soliditas TNI-Polri” setiap kali ada insiden. Tapi tetap saja, konflik tetap berulang. Solusinya? Ada beberapa opsi (yang mungkin hanya wacana_red):

1. Perjelas batas kewenangan – Biar tidak ada yang merasa tugasnya diambil.
2. Sistem peradilan yang sama – Kalau satu polisi bisa diadili di pengadilan sipil, anggota TNI juga harus bisa, jangan ada yang kebal hukum.
3. Bagi anggaran dengan adil – Biar nggak ada yang merasa jadi anak tiri.

Tapi ya, seperti biasa, ini semua hanya bisa terjadi kalau tidak ada kepentingan politik dan ego kelembagaan.

“TNI dan Polri: Dua Saudara yang Akan Selalu Berseteru”

Pada akhirnya, TNI dan Polri adalah dua saudara yang terjebak dalam rivalitas abadi. Mereka butuh satu sama lain, tapi kadang sulit untuk berdamai. Seperti pasangan toxic yang putus-nyambung, hubungan mereka penuh drama tapi tetap harus dijalani.

Mungkin yang paling bisa dilakukan rakyat biasa adalah berdoa agar mereka tidak terlalu sering bertengkar—karena kalau sudah ribut, yang kena dampaknya ya kita juga.

Jadi, daripada sibuk rebutan kekuasaan, lebih baik sama-sama fokus menjaga negara. Karena kalau mereka terus bertengkar, nanti malah warga sipil yang diam-diam berharap ada lembaga ketiga yang bisa mengawasi dua institusi ini.

Siapa tahu, kelak kita punya Tentara Polisi Nasional (TPN) biar nggak ribet. (Red)

Penulis adalah Kuli Tinta PPWI asal Kota Palopo

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: kanalsindo@gmail.com. Terima kasih.