TANGERANG — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai upaya memperkuat komunikasi publik di tingkat pemerintah daerah.
Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kualitas komunikasi publik yang digelar Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi di Tangerang, Kamis (16/4/2026).
Asisten Deputi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Agung Pratistho, menegaskan bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.
“Pengelolaan pengaduan tidak hanya menjadi sarana pemenuhan hak masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat efektivitas komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Agung saat membuka kegiatan.
Ia menjelaskan, pengaduan masyarakat juga berfungsi sebagai bahan evaluasi kebijakan. Namun, dalam implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain tata kelola kelembagaan, kualitas tindak lanjut pengaduan, pemanfaatan data, serta komitmen pimpinan daerah.
Adapun pengaduan masyarakat saat ini masih terkonsentrasi pada sejumlah sektor, seperti pengelolaan anggaran daerah, perizinan, regulasi, kepegawaian, dan pelayanan publik. Isu yang dominan meliputi infrastruktur, ketertiban umum, hingga administrasi kependudukan.
Agung juga menyoroti partisipasi pemerintah daerah dalam evaluasi pengelolaan pengaduan secara nasional yang dinilai belum optimal. Meski demikian, sejumlah daerah telah menunjukkan capaian positif.
“Salah satu contoh adalah Kabupaten Tangerang yang mampu mencatat tingkat penyelesaian pengaduan lebih dari 90 persen melalui pemanfaatan sistem SP4N-LAPOR!,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut, dirumuskan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan komunikasi publik, di antaranya melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan literasi digital, serta integrasi sistem respons pengaduan yang cepat dan terkoordinasi.
Melalui upaya tersebut, pemerintah berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat, serta sistem pengelolaan pengaduan menjadi lebih efektif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(*/Red)
