MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini disampaikan Sekretaris Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, saat menghadiri pembukaan kegiatan yang dirangkaikan dengan rekonsiliasi data di Kantor BPS Sulut.
Dalam kesempatan tersebut, Tahlis menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif sebagai landasan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
Menurutnya, sensus ekonomi menjadi instrumen strategis untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Data yang valid sangat dibutuhkan agar kebijakan yang disusun tidak meleset dari kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan BPS Sulut, sekaligus menindaklanjuti komunikasi sebelumnya terkait sinergi pelaksanaan sensus ekonomi.
Berbekal pengalaman saat memimpin Dinas Koperasi dan UKM, Tahlis menyoroti dominasi sektor usaha mikro dalam struktur ekonomi daerah. Ia menyebut, mayoritas pelaku usaha di Sulawesi Utara berada pada kategori usaha mikro dengan skala modal relatif kecil.
Namun demikian, ia mengakui bahwa pendataan sektor ini tidak mudah. Karakter usaha mikro yang cenderung fleksibel dan musiman menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendataan.
“Banyak pelaku usaha yang hanya muncul pada periode tertentu, seperti saat hari besar keagamaan, lalu kembali berhenti beroperasi. Kondisi ini membutuhkan metode pendataan yang menyeluruh,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sulut, Watekhi, memimpin langsung kegiatan tersebut sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan kesiapan teknis menjelang pelaksanaan sensus.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemprov Sulut turut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses rekonsiliasi guna memastikan keselarasan data serta kesiapan pelaksanaan di lapangan.
Melalui sensus ini, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran utuh kondisi perekonomian masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Tahlis menegaskan, hasil pendataan nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun program pemberdayaan ekonomi yang lebih terarah dan efektif.
“Dengan data yang akurat, intervensi pemerintah bisa lebih tepat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tandasnya.
(*/Brt)
