JAKARTA – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut disampaikan menyusul kehadiran Gubernur Yulius dalam kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan sebanyak 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Penyerahan rekomendasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor, sekaligus memastikan berbagai persoalan pemerintahan dapat ditangani secara terpadu dan efektif.
Dalam arahannya, Menko Yusril menegaskan bahwa fungsi kementerian koordinator tidak sebatas menyelenggarakan rapat administratif atau menghasilkan kesimpulan tertulis, tetapi harus mampu memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berjalan dan memberikan solusi atas berbagai persoalan.
Menurutnya, setiap kebijakan harus memiliki kejelasan mengenai persoalan yang dihadapi, penyebab belum optimalnya pelaksanaan, pihak yang memiliki kewenangan menyelesaikan, serta keputusan yang diperlukan untuk mempercepat penanganannya.
Yusril juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah pemerintahan melalui pelaksanaan tugas yang berlandaskan hukum, prosedur administrasi yang tertib, serta pertimbangan kebijakan yang matang.
Ia menekankan bahwa kualitas rekomendasi kebijakan tidak diukur dari tebalnya dokumen maupun banyaknya rapat yang digelar, melainkan dari sejauh mana rekomendasi tersebut mampu membantu instansi terkait mengambil keputusan yang tepat dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Karena itu, seluruh rekomendasi yang telah diserahkan diminta untuk ditindaklanjuti melalui rencana aksi, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Yulius Selvanus menyambut baik rekomendasi kebijakan yang disampaikan Kemenko Kumham Imipas. Ia menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti berbagai poin strategis yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Menurut Gubernur, sebagai salah satu provinsi yang memiliki posisi strategis di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Utara perlu terus memperkuat harmonisasi kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional.
Hal tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari bidang hukum, perlindungan hak asasi manusia, pelayanan keimigrasian hingga pemasyarakatan, yang harus berjalan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Gubernur juga menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor, mengevaluasi efektivitas regulasi, serta memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan daerah memiliki kepastian hukum dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan nasional tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga penegak hukum, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Melalui keikutsertaan dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, taat hukum, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (*/Red)













