Negara Diambang Kehancuran Terkait Usulan Pencopotan Gibran Sebagai Wapres Oleh Para Pensiunan Jenderal

Bukan mustahil dan bukan pula hal yang tidak mungkin terjadi jika negara diam dan tak bersikap dalam mencermati permintaan para pensiunan jendral yang kadung paranoid, lewat usulan yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

Usul pencopotan Gibran sebagai Wakil Presiden bakal memicu perlawanan dari puluhan juta bahkan ratusan juta pendukung mantan Walikota Solo yang berasal dari berbagai penjuru tanah air.

Pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) potensial dapat mengancam stabilitas dan bakal membuat Negara ini diambang kehancuran.

Selain Pendukung Jokowi-Gibran, dukungan yang sama bisa jadi datang dari masyarakat Pro-Demokrasi Dan Kaum Reformis yang anti terhadap bangkitnya orde baru jilid dua.

Indikasi bangkitnya orde baru jilid dua terlihat dari 8 tuntutan yang dilayangkan para pensiunan jenderal antara lain yaitu, kembali ke UUD’45 sesuai teks asli sebelum di amendemen dan usulan lainnya yang juga dapat mengancam kehidupan demokrasi.

Kebebasan berpendapat dalam sebuah negara yang menganut faham demokrasi itu sah-sah sah saja dan di jamin dalam UUD’45 namun demikian kebebasan berpendapat sebagaimana yang di suarakan oleh para pensiunan jendral adalah sesuatu yang tidak senafas dengan konstitusi negara.

Usia sudah pada uzur dan telah berada pada fase pikun bukannya mendekatkan diri pada Sang Ilahi, seraya mendoakan bangsa dan negara agar tetap aman dan damai malah menciptakan keributan yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Sejumlah pendukung Gibran angkat suara sambil berkata, kami ta’kan gentar dengan manuver politik dari 103 pensiunan kolonel dan jendral yang mengusulkan pencopotan Gibran sebagai Wapres.

Kami pendukung beliau Dari Sabang Sampai Merauke, Dari Miangas Sampai Pulau Rote Siap melawan sekali pun nyawa taruhannya, kami tak pernah takut dan gentar.

Buat seluruh Pendukung Gibran, mari kita satukan tekad melawan semua tindakan inskontitusional, hancurkan semua musuh-musuh konstitusi yang coba-coba Menganggu ketentraman dan kedamaian Bangsa.

Sementara itu usulan pencopotan Gibran diduga bagian dari skenario untuk menggerogoti secara perlahan kewenangan dan kekuasaan tapi juga sebagai upaya melemahkan kewibawaan serta eksistensi dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di mata dunia dan Indonesia.

Sementara ketika Pilpres 2024 Prabowo Gibran memenuhi syarat baik sebagai Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden dan di pilih secara konstitusional. Maka dengan demikian tak ada alasan sedikit pun melengserkan Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Kata mereka, Prabowo tanpa Gibran tak akan bakal jadi Presiden, demikian pula, Prabowo tanpa Jokowi tak akan mungkin jadi Menteri Pertahanan, dan karena Jokowi-lah Pangkatnya Dinaikan Setingkat Dari Sebelumnya Letjen Menjadi Jenderal Penuh.

Tapi kami masih yakin, Prabowo bukanlah sosok penghianat dan bukan pulah orang yang,” Lupa Kacang Akan Kulitnya, dan Tak Tahu Berbalas serta berterima kasih atas budi baik dari orang yang menjadikan dirinya seperti sekarang ini pendek kata,” Prabowo Tanpa Jokowi-Gibran Bukanlah Apa-Apa.

Upaya pelengseran Gibran, diduga di susupi kepentingan pihak asing dengan menggunakan kelompok anti kemapanan dan mereka yang berseberangan dengan pemerintah, yang bertujuan menjarah kekayaan negeri ini.

Ada upaya secara sismatis dan terencana yang bertujuan membuat kacau balau, dan menciptakan perpecahan antar sesama anak bangsa. Lewat cara-cara adu-domba maka,  pihak asing dapat dengan mudah mengeksploitasi semua sumber daya alam yang kita miliki.

Oleh karena itu, kami tak akan diam, menyaksikan ulah para pensiunan Jenderal, di usia yang makin uzur bukannya  menyampaikan usulan konstruktif dan objektif dalam menyelesaikan semua persoalan bangsa tapi sebaliknya mengusung usulan yang berbau tendensius dan ambisius.

Sumbangsih pemikiran yang rasional dan objektif sangat di butuhkan, dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa, di tengah-tengah badai ekonomi yang makin sulit dan diambang resesi ekonomi dunia, tapi memberi usulan yang membuat gaduh negeri.

Menyikapi usulan tersebut, sikap tegas pun disuarakan oleh para pendukung Jokowi-Gibran sambik berkata, kami siap menjadikan Jakarta berubah menjadi lautan manusia dan “berdarah-darah untuk membela Gibran, sekali pun nyawa taruhannya.

Ini bukan ancaman, tapi jika usulan pencopotan Gibran benar-benar terjadi, tidak hanya memicu amarah dari para pendukung mantan Presiden RI Ke-7 dan mantan Walikota Solo,” pertumpahan darah” bakal tak terhindarkan.

Korban nyawa sekali pun, kami siap membela serta membentengi Gibran dari upaya pelengseran, kami siap menghadapi setiap kemungkinan buruk yang bakal menimpa Gibran, dan kami juga siap menghadapi siapa pun, yang coba menghancurkan bangsa ini.

Sementara itu seorang tokoh masyarakat Sulut kepada awak media Kanalsindo.id Sabtu (3/5/25) lewat rilisnya yang dikirim melalui whatsapp-nya, mengatakan, saya sependapat dan sangat setuju dengan narasi-narasi yang beràsal dari sejumlah pendukung Jokowi-Gibran,” tukasnya.

Menurutnya Kenyataan yang terjadi tidak dapat dipungkiri oleh para Jenderal purnawirawan tersebut. Mereka mengabaikan proses demokrasi yang sudah dilewati secara Konstitusional,” ujar Stenly Jufrie Pakasi, S.Pd Ketua DPD GPN 08 SULUT.

Saya yakin mereka ini sengaja bermain di air keruh untuk meruntuhkan pemerintahan Prabowo Gibran, bukan hanya Gibran semata tapi oleh karena terobosan-terobosan perubahan yang terjadi dalam kepemimpinan Prabowo-Gibran,” ucap Pakasi, Ketua Umum (Ketum) Yayasan Anugerah Kemuliaan Minaesa.

Usul pencopotan Gibran lebih pada mengalihkan situasi atau perhatian pemerintah agar program-program strategi pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) Swa-Sembada Pangan dan IKN yang telah Menelan anggaran ratusan trilyunan rupiah tersebut bakal Gagal total,” tandasnya.

Tonaas Wangko Laskar Benteng Minaesa Nusantara itu dalam pernyataannya menegaskan, benar kita harus lawan siapa pun yang coba-coba merongrong kedaulatan rakyat yang jelas-jelas menodai nilai-nilai demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD’45.

Siapa pun mereka kami rakyat Indonesia pada umumnya dan Masyarakat Sulawesi Utara di dalamnya ada Suku Minahasa pada khususnya akan bergerak serentak untuk melindungi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari jurang perpecahan dan kehancuran,” pungkasnya.

Penulis : Johny Lalonsang
Redaktur Pelaksana Kanalsindo.id

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: kanalsindo@gmail.com. Terima kasih.