MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) memenangkan gugatan sengketa tata usaha negara terkait persoalan lingkungan hidup di PT Futai Sulawesi Utara. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado menolak seluruh gugatan warga dalam perkara Nomor 33/G/LH/2026/PTUN.MDO.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pada Kamis (12/11/2026), oleh majelis hakim yang diketuai Erick Siswandi Sihombing, S.H., M.H. Dalam perkara ini, Pemprov Sulut berkedudukan sebagai Tergugat I.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Selain itu, para penggugat juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp836.000.
Menanggapi putusan tersebut, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Budi Paskah Yanti Putri, S.H., M.H., menyampaikan rasa syukur dan menghormati keputusan majelis hakim.
Menurut Budi, putusan tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati bersama. Ia menilai, keputusan pengadilan ini sekaligus menunjukkan bahwa langkah dan kebijakan Pemprov Sulut dalam perkara tersebut telah melalui proses hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Syukur, Puji Tuhan. Kami menghormati putusan majelis hakim. Ini menjadi bagian dari proses hukum yang telah berjalan dan menunjukkan bahwa langkah pemerintah provinsi didasarkan pada aturan yang berlaku. Meski demikian, kami tetap menghargai hak masyarakat untuk mencari keadilan melalui jalur hukum,” ujar Budi.
Ia menegaskan, Pemprov Sulut tetap berkomitmen menjalankan roda pemerintahan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta aspek perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup.
Lebih lanjut, Budi mengatakan Biro Hukum Setda Provinsi Sulut akan mempelajari secara saksama salinan putusan untuk memahami pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan majelis hakim.
Pemprov Sulut juga akan terus mencermati perkembangan perkara, termasuk kemungkinan adanya langkah hukum lanjutan yang ditempuh para pihak.
Sementara itu, putusan PTUN Manado tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Dengan demikian, para pihak masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemprov Sulut menyatakan tetap menghormati seluruh tahapan proses hukum yang berjalan serta berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang taat hukum, transparan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat maupun kelestarian lingkungan hidup. (*/Red)
