MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) memperkuat upaya peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) melalui program pembelajaran digital BAKU BEKING PANDE YSK-VICTORY (Your Skill & Knowledge – Your Key to Victory). Program yang dikembangkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini menyasar sekitar 18.000 ASN untuk memperluas akses pembelajaran sekaligus memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
Program tersebut diluncurkan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi ASN Tahun 2026 di Kantor BPSDM Sulut, Senin (26/10/2026), yang dibuka dengan arahan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, SIP, MM.
Dalam arahannya, Tahlis menegaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan bagian penting dari upaya membangun ASN yang profesional, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik berkualitas.
Menurutnya, diperlukan inovasi pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh aparatur secara lebih luas dan fleksibel, terutama di tengah keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan konvensional.
“Melalui program BAKU BEKING PANDE YSK-VICTORY, Pemprov Sulut mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai solusi untuk memperluas kesempatan belajar bagi ASN, sekaligus menjawab tantangan keterbatasan anggaran pelatihan,” ujar Tahlis.
Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi ASN dalam mengakses materi pembelajaran tanpa harus selalu mengikuti pelatihan tatap muka. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparatur dapat berlangsung lebih efektif tanpa mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di masing-masing perangkat daerah.
Sediakan 36 Jam Pelajaran, ASN Bisa Belajar Lebih Fleksibel
Kepala BPSDM Sulut, Franky Tintingon, menjelaskan bahwa program BAKU BEKING PANDE YSK-VICTORY hadir untuk menjawab persoalan belum meratanya kesempatan ASN dalam mengikuti pengembangan kompetensi.
Keterbatasan anggaran selama ini menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan pelatihan konvensional. Melalui pembelajaran digital, ASN diharapkan tetap dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia.
“Yang dibutuhkan cuma waktu, smartphone dan kuota,” ujar Tintingon.
Pada tahap awal, BPSDM Sulut menyediakan 18 materi pembelajaran digital dengan total bobot 36 jam pelajaran (JP). Setiap materi memiliki bobot dua JP sehingga ASN yang menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran berkesempatan memperoleh 36 JP, melampaui kebutuhan minimal pengembangan kompetensi sebesar 20 JP per tahun.
Materi pembelajaran disajikan melalui sejumlah metode, mulai dari bacaan, video pembelajaran, pelatihan, hingga kuis untuk mengukur pemahaman peserta.
ASN yang menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran dan dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat yang dapat didaftarkan dalam sistem MyASN.
“Kalau satu ASN mengikuti semua, terpenuhi 36 JP dari 18 pembelajaran ini. Jadi, lebih dari cukup untuk pengembangan kompetensi,” jelas Tintingon.
Melalui sistem ini, ASN memiliki keleluasaan untuk belajar sesuai waktu dan kebutuhan masing-masing. Selain memperluas akses pembelajaran, pendekatan digital juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemprov Sulut.
Disiapkan Menuju Mapalus Corporate University
Program BAKU BEKING PANDE YSK-VICTORY tidak hanya diarahkan sebagai sarana pembelajaran digital, tetapi juga menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi dan berkelanjutan.
BPSDM Sulut saat ini tengah menyiapkan regulasi berupa peraturan gubernur sebagai landasan pengembangan program menuju konsep Mapalus Corporate University.
Konsep tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai kegiatan pembelajaran aparatur dalam satu sistem yang terencana, sistematis, dan berorientasi pada kebutuhan organisasi pemerintahan.
Pengembangan ini juga sejalan dengan pendekatan Government Learning Network, yakni penguatan jejaring pembelajaran di lingkungan pemerintahan untuk memperluas akses pengetahuan, meningkatkan keterampilan, serta mendorong pertukaran pengalaman antaraparatur.
Untuk mendukung pengembangan sistem tersebut, BPSDM Sulut merencanakan pembangunan aplikasi pada 2027. Aplikasi ini nantinya akan dikembangkan untuk mengintegrasikan pembelajaran digital dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
“Ini dalam rangka memenuhi kebutuhan gap kompetensi ASN di perangkat daerah. Ke depan, aplikasi ini akan dikembangkan, termasuk dengan pelaksanaan diklat-diklat yang bersesuaian,” ungkap Tintingon.
Dengan sistem yang terintegrasi, pengembangan kompetensi diharapkan tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban jam pelajaran, tetapi juga mampu menjawab kesenjangan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Kompetensi Harus Berjalan Seiring dengan Integritas
Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi ASN Sulut Tahun 2026 turut membahas evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sepanjang tahun 2026 serta persiapan program diklat untuk tahun 2027.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah sekretaris daerah dan kepala badan kepegawaian daerah (BKD) se-Sulawesi Utara sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan menyelaraskan kebijakan pengembangan kompetensi aparatur di daerah.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyuluhan antikorupsi yang menghadirkan Dr. Magdalena Wullur sebagai narasumber.
Kehadiran materi antikorupsi menegaskan bahwa peningkatan kualitas ASN tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga harus disertai integritas, profesionalisme, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui program BAKU BEKING PANDE YSK-VICTORY, Pemprov Sulut berupaya membangun budaya belajar berkelanjutan di kalangan ASN sekaligus memperkuat kemampuan aparatur dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika kebutuhan masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah.
Dengan sasaran sekitar 18.000 ASN dan dukungan pembelajaran digital, program ini diharapkan dapat memperluas kesempatan pengembangan kompetensi secara lebih merata, sekaligus mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
(*/Red)
