JAKARTA – Sejumlah tokoh, mahasiswa, dan elemen masyarakat Aceh menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Kamis (25/6/2026). Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan sumber daya migas di Blok South Andaman, khususnya mengenai persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo.
Dalam aksi itu, peserta meminta Kementerian ESDM memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses persetujuan PoD yang dinilai dilakukan tanpa melibatkan Pemerintah Aceh. Massa juga meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut apabila dinilai tidak memberikan manfaat yang proporsional bagi negara maupun masyarakat Aceh.
Tokoh Aceh sekaligus Senator Aceh periode 2014–2024, Dr. H. Fachrul Razi, M.I.P., dalam orasinya menyatakan bahwa pengelolaan Blok South Andaman harus mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, dan keberpihakan kepada kepentingan nasional serta masyarakat Aceh.
“Blok Andaman merupakan salah satu temuan gas terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan nasional serta masyarakat Aceh sebagai daerah penghasil,” ujar Fachrul Razi.
Ia juga meminta pemerintah membuka informasi mengenai skema pengelolaan, pembagian hasil, serta manfaat ekonomi yang akan diterima negara dan Pemerintah Aceh.
“Transparansi merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai kepentingan nasional,” katanya.
Fachrul Razi turut mendukung usulan agar gas dari Blok South Andaman diolah dan dihilirisasi di Aceh, khususnya melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menciptakan industri turunan, membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menghormati kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta semangat perdamaian yang lahir dari MoU Helsinki.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PPTIM), Muslim Armas, menyampaikan kekecewaannya karena peserta aksi tidak dapat bertemu langsung dengan Menteri ESDM untuk menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, masyarakat hanya menginginkan penjelasan yang terbuka mengenai persetujuan PoD-I Lapangan Tangkulo serta alasan tidak adanya tembusan kepada Pemerintah Aceh dalam proses tersebut.
Massa aksi juga meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai isu revisi PoD. Fachrul Razi menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons, aksi akan dilanjutkan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Jika Kementerian ESDM tetap tidak memberikan ruang dialog, aksi akan kami lanjutkan hingga ke Istana dengan melibatkan ribuan masyarakat Aceh di Jabodetabek agar aspirasi kami didengar,” ujarnya.
Panitia aksi menyatakan kegiatan berlangsung secara damai dan tertib. Aksi tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Polda Metro Jaya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejumlah tokoh nasional asal Aceh turut hadir dalam aksi tersebut, di antaranya Dr. Fachrul Razi dan Ghazali Abbas. Kehadiran mereka disebut sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi masyarakat Aceh terkait tata kelola sumber daya alam yang dinilai lebih adil dan transparan.
Hingga aksi berakhir, belum ada keterangan resmi dari Kementerian ESDM terkait tuntutan yang disampaikan massa.
(*/Red)
