MANADO — Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menegaskan pentingnya transformasi ekonomi dan efisiensi fiskal dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (9/4/2026).
Musrenbang ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus merumuskan kebijakan pembangunan Sulawesi Utara ke depan.
Dalam sambutannya, Gubernur menyebut tahun 2027 sebagai fase krusial dalam periode kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur, Victor Mailangkay. Pembangunan daerah pada tahun tersebut mengusung tema percepatan peletakan fondasi transformasi menuju Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi menetapkan delapan misi utama yang akan menjadi arah kebijakan pembangunan. Misi tersebut mencakup upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta penyalahgunaan narkoba, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, peningkatan daya saing internasional, hingga pembangunan berkelanjutan di sektor pangan, energi, dan air.
Gubernur juga mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari dinamika global dan nasional. Perlambatan ekonomi dunia serta ketidakpastian geopolitik menjadi tantangan eksternal yang harus diantisipasi. Sementara di tingkat nasional, ketimpangan ekonomi antarwilayah dan kebutuhan mitigasi bencana menjadi perhatian penting.
Di tingkat daerah, isu strategis seperti penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 turut menjadi fokus pembahasan.
Dari sisi fiskal, Gubernur mengungkapkan adanya tekanan terhadap keuangan daerah dalam beberapa tahun ke depan. Ia menyebut ruang fiskal diperkirakan semakin terbatas akibat penurunan pendapatan serta pergeseran struktur pembiayaan dari surplus menjadi defisit pada periode 2025–2027.
“Ke depan diperlukan langkah strategis untuk memperkuat pendapatan daerah serta meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sebagai solusi, pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan berbagai sumber pendanaan alternatif, seperti program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta dana hibah.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga menetapkan sejumlah target indikator makro tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 6,7 hingga 7,7 persen. Sementara tingkat kemiskinan diharapkan turun menjadi 5,02 hingga 5,42 persen.
Selain itu, indeks pembangunan manusia terus ditingkatkan, termasuk target nilai survei integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipatok pada angka 80. Di sektor lingkungan, penurunan emisi gas rumah kaca ditargetkan mencapai 61,78.
Musrenbang RKPD 2027 ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Kehadiran pemerintah pusat diharapkan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
Menutup arahannya, Gubernur menginstruksikan seluruh perangkat daerah serta pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan sinkronisasi program pembangunan agar memberikan dampak nyata dan merata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
(*/Red)
