MANADO — Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara menghadiri kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Wisma Bumi Beringin, Manado, Kamis (17/4/2026).
Forum yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel di tingkat daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk terus bersinergi dengan BPKP dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan.
“Pengawasan BPKP merupakan mitra penting agar setiap program prioritas berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan,” ujar Yulius.
Ia menekankan bahwa penguatan fungsi pengawasan tidak hanya sebatas pada kepatuhan administrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan kualitas belanja pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Victor Mailangkay menambahkan bahwa forum komunikasi eksekutif ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi seluruh kepala daerah, khususnya terkait mitigasi risiko, penguatan sistem pengendalian intern, serta percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.
Para bupati dan wali kota yang hadir turut menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti berbagai arahan BPKP, terutama dalam hal pengelolaan APBD, percepatan belanja produktif, serta peningkatan transparansi pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara, Heru Setiawan, menyerahkan apresiasi kepada sejumlah instansi daerah, yakni Perumda Air Minum Duasudara Bitung, PDAM Wanua Wenang Manado, dan RSUD Kotamobagu, atas capaian kinerja dan pengelolaan yang dinilai baik.
Pemberian apresiasi ini menjadi indikator bahwa upaya penguatan tata kelola, akuntabilitas, serta inovasi pelayanan publik di daerah mulai menunjukkan hasil positif.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap sinergi bersama BPKP dapat terus diperkuat guna menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendukung pembangunan yang transparan, efektif, dan berkelanjutan.
(*/Red)
