MANADO — Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Pulau Miangas, Sabtu (9/5/2026), menjadi momentum strategis yang menegaskan kehadiran negara di wilayah terluar Indonesia. Pulau yang berada di perbatasan utara Nusantara itu dinilai memiliki arti penting dalam konteks geopolitik, kedaulatan negara, dan penguatan sistem pertahanan nasional.
Di tengah kunjungan Presiden tersebut, perhatian publik sempat tertuju pada tidak hadirnya Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut di lokasi kunjungan Presiden di Miangas.
Padahal, seluruh persiapan keberangkatan rombongan gubernur dan Forkopimda menuju Miangas telah dilakukan secara maksimal. Sebanyak 23 manifest keberangkatan disiapkan menggunakan pesawat Cessna milik TNI Angkatan Udara dengan jadwal terbang pukul 06.00 WITA dari Manado menuju Miangas.
Selain itu, perangkat protokoler, pengamanan, koordinasi lapangan, hingga skenario penyambutan VVIP disebut telah berada dalam posisi siap operasi tanpa kendala teknis maupun administratif.
Namun, berdasarkan instruksi langsung Presiden RI yang disampaikan melalui Sekretaris Kabinet RI pada Jumat (8/5/2026) malam, Gubernur Sulut dan Forkopimda diminta tetap berada di Manado guna memastikan stabilitas wilayah dan kesiapsiagaan pengamanan regional selama kunjungan Presiden berlangsung di kawasan perbatasan utara NKRI.
Keputusan tersebut dinilai sebagai bagian dari sistem komando negara yang menempatkan pengamanan Presiden tidak hanya berfokus di titik kunjungan, tetapi juga pada pengendalian wilayah penyangga secara menyeluruh.
Sebagai provinsi perbatasan, Sulawesi Utara memiliki posisi strategis dalam konteks pertahanan nasional, terutama terkait jalur laut internasional, mobilitas lintas batas, serta mitigasi potensi gangguan keamanan dan dinamika sosial.
Dalam perspektif pemerintahan dan militer, kepemimpinan tidak semata diukur dari kehadiran dalam seremoni, melainkan dari kedisiplinan menjalankan instruksi negara secara presisi.
Sebagai purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal, Gubernur Yulius Selvanus dinilai memahami prinsip rantai komando negara yang menempatkan instruksi Presiden di atas agenda protokoler dan simbolik penyambutan.
Langkah standby di Manado itu sekaligus menunjukkan konsolidasi pengamanan wilayah tetap berjalan selama Presiden berada di kawasan perbatasan negara.
Karena itu, ketidakhadiran Gubernur dan Forkopimda Sulut di Miangas disebut bukan bentuk pengabaian terhadap kunjungan Presiden, melainkan implementasi langsung dari instruksi Kepala Negara demi menjaga stabilitas dan pengendalian keamanan wilayah secara optimal.
(*/Red)
