MANADO — Sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) membuahkan hasil positif bagi pengembangan sektor pertanian di daerah. Berkat koordinasi dan komunikasi intensif yang dibangun Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, pemerintah pusat meningkatkan alokasi berbagai program bantuan pertanian untuk Sulut.
Salah satu peningkatan yang paling signifikan terlihat pada program pengembangan tanaman jagung. Dari target awal seluas 15.000 hektare, Kementan RI menambah alokasi menjadi 50.000 hektare. Kenaikan lebih dari tiga kali lipat tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap upaya penguatan sektor pertanian di Sulawesi Utara.
Proses realisasi program saat ini terus berjalan. Di Kabupaten Bolaang Mongondow telah disalurkan 73 ton benih jagung untuk lahan seluas 4.900 hektare. Kabupaten Minahasa Selatan menerima 30 ton benih untuk 2.000 hektare, sementara kebutuhan untuk 4.000 hektare lainnya masih dalam proses kontrak.
Sementara itu, Kabupaten Minahasa Utara dijadwalkan menerima 53 ton benih untuk lahan seluas 3.500 hektare pada pekan ketiga Juni 2026. Kota Tomohon telah menerima 10,5 ton benih untuk 700 hektare lahan, sedangkan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memperoleh 37,5 ton benih untuk 2.500 hektare. Di Kabupaten Minahasa Tenggara, penyaluran 60 ton benih untuk lahan seluas 4.000 hektare saat ini masih berlangsung.
Untuk daerah lainnya di Sulawesi Utara, proses pengusulan, seleksi, dan verifikasi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) masih berjalan di Kementan RI.
Selain bantuan benih, Kementan RI juga mengalokasikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa traktor besar roda crawler untuk sejumlah daerah di Sulut. Bantuan tersebut meliputi lima unit untuk Kabupaten Bolaang Mongondow, lima unit untuk Kabupaten Minahasa, masing-masing tiga unit untuk Kabupaten Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Selatan, serta Kota Kotamobagu.
Penyaluran alsintan tersebut akan dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi kelompok tani penerima manfaat diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026.
Dukungan pemerintah pusat juga menyasar sektor infrastruktur pertanian melalui pembangunan bangunan konservasi air di 40 titik yang mencakup dam parit, long storage, dan embung. Program tersebut diperkuat dengan rehabilitasi jaringan irigasi tersier (PITER) serta optimalisasi lahan sawah seluas 3.000 hektare yang difokuskan pada lahan eks cetak sawah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meminta seluruh dinas pertanian kabupaten dan kota untuk segera mengajukan usulan kelompok tani penerima manfaat agar berbagai program tersebut dapat segera direalisasikan dan dirasakan masyarakat.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, Nova Wilhelmina Pangemanan, menyatakan peningkatan alokasi bantuan dari Kementan RI diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Sulawesi Utara.
“Bantuan ini diharapkan dapat mendorong produktivitas pertanian dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani di seluruh wilayah Sulawesi Utara,” ujarnya.
(*/Red)
