MANADO – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay menerima massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Patuh dan Tulus (Mapalus) pendukung kepemimpinan Prabowo-Gibran (Pragib) Sulut di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (25/6).
Ratusan peserta aksi damai tersebut menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program prioritas pemerintah pusat sekaligus menyampaikan aspirasi terkait sektor pertambangan dan pertanian di daerah.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Yulius mengundang sekitar 20 perwakilan massa untuk berdialog di ruang rapat guna mendengarkan secara langsung poin-poin aspirasi yang dibawa. Usai pertemuan, gubernur menemui seluruh peserta aksi di halaman kantor gubernur dan menyampaikan tanggapan pemerintah dari atas kendaraan operasional milik massa agar seluruh peserta dapat mendengar secara langsung sikap pemerintah daerah.
Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang menjadi program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok pangan.
Di hadapan massa aksi, Gubernur Yulius juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan di Sulawesi Utara. Salah satunya adalah keberhasilan provinsi ini menempati posisi pertama di Pulau Sulawesi dalam upaya penurunan angka stunting, sejalan dengan fokus pemerintah pusat dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Selain itu, ia menjelaskan berbagai dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, di antaranya pengembangan 15 ribu hektare lahan sawah, bantuan bibit jagung untuk 15 ribu hektare lahan, serta bantuan bibit kelapa bagi para petani.
Menanggapi aspirasi terkait percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait.
“Langkah ini dilakukan agar proses regulasi dan legalisasi aktivitas pertambangan rakyat dapat segera terealisasi, sehingga memberikan kepastian hukum dan jaminan keamanan bagi para penambang lokal,” ujarnya.
Aksi penyampaian pendapat yang berlangsung secara damai tersebut berjalan tertib dan kondusif sejak awal hingga selesai. Setelah menerima tanggapan resmi dari gubernur, massa Koalisi Mapalus Pragib membubarkan diri secara teratur dan melanjutkan penyampaian aspirasi ke Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dengan pengawalan aparat keamanan.
(*/Bertje)
