JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mendorong percepatan penataan sektor pertambangan rakyat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi sumber daya alam daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., dalam pertemuan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (29/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Sulawesi Utara.
Gubernur Yulius menegaskan, legalitas pertambangan rakyat menjadi aspek penting agar masyarakat dapat mengelola sumber daya alam secara sah, aman, tertib, dan berkelanjutan.
“Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, WPR dan IPR bukan sekadar aturan administratif, melainkan fondasi perlindungan hukum sekaligus peningkatan perekonomian para penambang rakyat,” ujar Yulius.
Menurutnya, kepastian hukum melalui WPR dan IPR juga diharapkan dapat mendorong penataan aktivitas pertambangan rakyat, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor tersebut.
Dalam pertemuan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyambut positif langkah proaktif Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah pusat juga menyatakan dukungan dan fasilitasi koordinasi teknis agar proses penetapan wilayah serta perizinan dapat segera ditindaklanjuti.
Yulius mengatakan, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan agar pengelolaan pertambangan rakyat tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.
“Melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, saya optimistis pertambangan rakyat di Sulawesi Utara akan semakin tertata, memperhatikan keselamatan kerja, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan terus mengawal proses tersebut hingga seluruh payung hukum dan perizinan resmi diterbitkan.
“Kami akan terus mengawal proses ini hingga seluruh payung hukum dan perizinan resmi terbit, demi keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara,” ujar Yulius.
(*/Red)
