MINAHASA UTARA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sonny Sonjaya, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan bagi kelompok rentan, bukan semata-mata untuk peserta didik seperti yang selama ini banyak dipahami masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Sonny saat menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan MBG di Hotel Sentra, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, sasaran utama program MBG adalah kelompok pada fase 1.000 hari pertama kehidupan, meliputi ibu hamil, janin, serta balita, sebagai langkah strategis menekan persoalan gizi sejak dini.
“Program ini difokuskan untuk kelompok rentan terlebih dahulu. Jadi, tidak tepat jika pelaksanaannya hanya berorientasi pada lingkungan sekolah,” ujar Sonny.
Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, MBG juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Karena itu, ia mengingatkan agar rantai pasok kebutuhan pangan tidak dimonopoli oleh satu pemasok.
Ia mencontohkan kebutuhan beras yang sebaiknya melibatkan lebih banyak pemasok agar mekanisme belanja berjalan sehat dan memberi ruang bagi pelaku usaha lokal.
Saat ini, BGN mencatat sebanyak 180 SPPG mitra telah beroperasi untuk mempercepat implementasi program. Langkah kemitraan tersebut dipilih karena pembangunan SPPG melalui jalur pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk persoalan lahan dan persyaratan operasional.
Sonny juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sekitar, khususnya warga kategori miskin ekstrem, sebagai relawan dalam operasional SPPG. Dari target 1,2 juta relawan secara nasional, baru sekitar 200 ribu yang telah terdata melalui sistem digital berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Dalam kesempatan itu, ia turut mengingatkan seluruh mitra agar memenuhi kewajiban administrasi dan sertifikasi sebagai syarat operasional. Bagi pengelola yang tidak melaporkan keberadaan SPPG, BGN akan memberikan sanksi penangguhan.
Tak hanya itu, Sonny juga mendorong setiap unit SPPG aktif memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menyampaikan informasi kepada publik sekaligus menangkal disinformasi terkait program MBG.
“Media sosial menjadi sarana transparansi kepada masyarakat. Informasi mengenai menu gizi dan pelaksanaan program harus terbuka agar publik dapat melakukan pengawasan,” katanya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Perekonomian Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan. Ia menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terhadap pelaksanaan program MBG yang dinilai mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat lokal dalam program tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga serta membuka peluang kerja baru di daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas generasi muda melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
“Program MBG menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing,” ujar Ringkuangan.
(*/Brt)
