JAKARTA – Pakar politik sekaligus mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. Fachrul Razi, M.I.P., menilai upaya mengaitkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan isu yang menyeret nama eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya merupakan narasi yang tidak memiliki dasar kuat.
Pernyataan tersebut disampaikan Fachrul Razi menanggapi berkembangnya opini di media sosial yang menghubungkan AHY dengan polemik terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, pengaitan nama AHY dengan Sony Sonjaya tidak didukung fakta yang memadai dan cenderung mengarah pada upaya pembentukan opini negatif terhadap Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.
“Mengaitkan figur AHY dengan seseorang yang tidak pernah ia kenal, tidak pernah ia temui, dan tidak pernah ada komunikasi sama sekali merupakan tuduhan yang tidak memiliki dasar yang jelas. Dari sisi politik, narasi seperti ini tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kinerja maupun popularitas AHY,” ujar Fachrul Razi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/6/2026).
Fachrul juga mengapresiasi langkah Partai Demokrat yang melalui Koordinator Juru Bicara Herzaky Mahendra Putra telah memberikan klarifikasi kepada publik terkait isu tersebut. Dalam klarifikasinya, Partai Demokrat menyatakan AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, maupun memiliki keterkaitan dengan Sony Sonjaya dalam urusan SPPG maupun kegiatan lainnya.
Mantan Ketua Komite I DPD RI itu menilai masyarakat saat ini semakin kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, termasuk membedakan antara fakta hukum dan opini politik yang berkembang di ruang publik.
Ia berpendapat bahwa upaya menyerang figur politik tanpa didukung data dan bukti yang terverifikasi justru berpotensi menurunkan kredibilitas pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut.
Selain itu, Fachrul menilai AHY saat ini tengah fokus menjalankan tugasnya sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, termasuk mengawal berbagai program dan proyek strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Publik akan lebih menilai kinerja nyata dibandingkan isu-isu yang tidak memiliki landasan fakta yang jelas,” katanya.
Fachrul juga mengingatkan agar proses penegakan hukum yang berkaitan dengan BGN tetap diserahkan kepada aparat penegak hukum dan tidak dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu.
Menurutnya, dinamika politik seharusnya diisi dengan adu gagasan, program, dan kinerja, bukan dengan penyebaran narasi yang belum terbukti kebenarannya.
Ia berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menjaga ruang publik tetap sehat dengan mengedepankan fakta dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
(*/Red)
