SULUT — Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (25/3/2026).
Dalam pidatonya, Gubernur menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi fase transisi penting dalam meletakkan fondasi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada kemajuan, kesejahteraan, dan keberlanjutan daerah.
“Momentum ini menjadi ruang evaluasi bersama untuk mengukur sejauh mana program pemerintah telah berjalan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Yulius.
Dari sisi keuangan daerah, Pemprov Sulut mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dari target Rp3,78 triliun. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp3,32 triliun atau 91,36 persen dari total anggaran Rp3,63 triliun.
Anggaran tersebut, kata dia, difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Di sektor infrastruktur, pemerintah berhasil menghadirkan layanan listrik 24 jam di enam pulau, sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di wilayah kepulauan.
Sementara di bidang pendidikan, Pemprov Sulut mencatat pembangunan SMA Taruna Nusantara di Langowan serta revitalisasi 50 sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata.
Tak hanya itu, penguatan konektivitas juga terus didorong, termasuk melalui pembukaan rute penerbangan internasional Manado–Seoul dan Manado–Taipei. Langkah ini dinilai strategis dalam memperkuat posisi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang logistik dan destinasi pariwisata.
Di sektor ketahanan pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian padi seluas 2.000 hektare, serta menggelar Gerakan Pangan Murah di 190 titik guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Meski dihadapkan pada tantangan fiskal dan dinamika global, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap bekerja maksimal dengan prinsip satu komando dan integritas birokrasi.
Ia juga mengapresiasi dukungan dan sinergi antara eksekutif dan legislatif, termasuk peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, jajaran Forkopimda, serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sulawesi Utara.
(*/Red)
