MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mencatat kinerja keuangan daerah yang solid sepanjang Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut mencerminkan pengelolaan fiskal yang semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, sekaligus menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Keberhasilan ini tidak lepas dari kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay, yang konsisten memperkuat tata kelola keuangan daerah dalam kerangka visi “Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.
Dari sisi pendapatan, realisasi mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dari target. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp1,39 triliun atau 91,87 persen, dengan kontribusi utama dari sektor pajak daerah.
Di sisi belanja, realisasi tercatat Rp3,32 triliun atau 91,36 persen. Tingginya serapan belanja, khususnya belanja modal yang mencapai 94,06 persen, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemprov Sulut juga secara konsisten menerapkan kebijakan efisiensi belanja sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pengendalian belanja operasional, rasionalisasi kegiatan non-prioritas, serta penajaman alokasi anggaran pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Efisiensi belanja tidak hanya dimaknai sebagai penghematan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas belanja serta memperkuat disiplin fiskal daerah.
Dari sisi neraca, kondisi keuangan daerah menunjukkan penguatan signifikan. Total aset tercatat sebesar Rp11,87 triliun, meningkat dari Rp10,78 triliun pada tahun sebelumnya. Komposisi aset didominasi oleh aset tetap senilai Rp8,35 triliun, yang mencerminkan investasi pemerintah pada infrastruktur dan sarana pelayanan publik.
Sementara itu, kewajiban daerah berhasil ditekan menjadi Rp847 miliar, sedangkan ekuitas meningkat menjadi Rp11,02 triliun dari sebelumnya Rp9,52 triliun.
Peningkatan ini mencerminkan penguatan kapasitas fiskal serta pengelolaan keuangan yang semakin prudent dan berkelanjutan.
Kinerja fiskal yang positif ini turut didukung indikator makro ekonomi yang kompetitif. Pertumbuhan ekonomi Sulut pada 2025 tercatat sebesar 5,66 persen (year on year), melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Inflasi juga terkendali di angka 1,23 persen, lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 2,92 persen.
Selain itu, tingkat kemiskinan pada triwulan IV 2025 berada di angka 6,62 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 8,25 persen, sekaligus menjadi yang terendah di kawasan Sulawesi.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah tidak hanya mampu menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang berkualitas serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, Pemprov Sulut berkomitmen terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, serta peningkatan kualitas pengelolaan aset. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan memperkuat daya tahan ekonomi daerah.
Dengan kinerja fiskal yang solid dan dukungan indikator ekonomi yang positif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara optimistis dapat menjaga momentum pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. (*)
