MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) bersama pemerintah pusat terus mempercepat pelaksanaan program perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pada 2026, Sulut mendapat tambahan kuota 10.800 unit Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan kuota tahun 2025 yang hanya mencapai 747 unit.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan 10.800 Unit Program Bedah Rumah, FLPP, Penanganan Kawasan Kumuh, Peningkatan Sanitasi, Kredit Program Perumahan (KPP), dan Pembangunan Rumah Susun, yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Rabu (30/9/2026).
Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE mengatakan, tambahan kuota tersebut harus diikuti dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pihak terkait lainnya.
Menurut Yulius, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari besarnya target maupun angka realisasi, tetapi yang terpenting adalah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan, dari total kuota 10.800 unit BSPS tahun 2026, sebanyak 4.533 unit telah berprogres, sementara 224 unit telah rampung 100 persen.
Adapun realisasi anggaran tercatat sebesar Rp95,28 miliar, atau sekitar 41,83 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp227,81 miliar.
Selain program bedah rumah, pemerintah juga mempercepat penanganan kawasan kumuh dan peningkatan sanitasi, salah satunya di Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty dalam laporannya mengatakan, pihaknya telah meninjau langsung kawasan kumuh di Bolaang Uki.
Penanganan kawasan kumuh tersebut mencakup area seluas 18,09 hektare. Namun, kegiatan fisik belum dimulai karena masih berada dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Untuk kumuh sendiri belum bisa dilaksanakan kegiatan fisiknya karena masih dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujar Rini.
Ia menjelaskan, proses lelang sebelumnya sempat mendapatkan sanggahan sehingga tahapan pengadaan harus kembali diproses. Sementara itu, pekerjaan supervisi telah dikontrak dan kini menunggu dimulainya pekerjaan fisik.
Jika tidak terdapat kendala, kontrak pelaksanaan konstruksi direncanakan dilakukan pada 7 Oktober 2026, dengan nilai pagu mencapai Rp6,2 miliar.
81 Unit Sanitasi Dibangun dan Ditingkatkan
Program peningkatan kualitas lingkungan di Bolaang Uki juga mencakup pembangunan dan peningkatan fasilitas sanitasi masyarakat.
Rini menyebutkan, terdapat 60 unit MCK baru yang dilengkapi bilik dan septic tank. Selain itu, sebanyak 21 unit MCK eksisting akan ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi standar kesehatan.
Dengan demikian, total terdapat 81 unit sanitasi yang menjadi bagian dari program tersebut.
Penerima manfaat tersebar di tiga desa. Di Desa Sondana terdapat 48 unit, terdiri atas 32 unit pembangunan baru dan 16 unit peningkatan kualitas.
Kemudian di Desa Tolondadu terdapat 26 unit, terdiri atas 24 unit pembangunan baru dan dua unit peningkatan kualitas. Sementara di Desa Tabilaa terdapat tujuh unit, terdiri atas tiga unit pembangunan baru dan empat unit peningkatan kualitas.
Program sanitasi tersebut dilaksanakan melalui Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Utara.
Secara keseluruhan, program sanitasi di kawasan Bolaang Uki memiliki target 200 unit, dengan progres fisik yang telah mencapai 24,52 persen.
FLPP dan Rumah Susun
Percepatan pembangunan perumahan di Sulut tidak hanya menyasar peningkatan kualitas rumah masyarakat melalui program BSPS, tetapi juga memperluas akses pembiayaan kepemilikan rumah.
Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR Subsidi, Sulut pada 2026 mendapatkan alokasi sebanyak 14.854 unit, dengan realisasi sementara mencapai 1.757 unit.
Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Rumah Subsidi tercatat mencapai 791 debitur dengan total realisasi Rp239,735 miliar.
Rinciannya, debitur sisi supply sebanyak 24 debitur dengan nilai Rp101,425 miliar, sedangkan debitur sisi demand sebanyak 767 debitur dengan nilai Rp138,310 miliar.
Program pembangunan juga menyasar hunian vertikal. Untuk Rumah Susun MBR Manado, target pembangunan mencapai satu tower dengan 44 unit hunian, lengkap dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).
Hingga saat ini, progres fisik pembangunan rusun tersebut tercatat 0,54 persen.
Kendala Pelaksanaan
Di tengah besarnya target pembangunan, pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan program Bedah Rumah di Sulut.
Beberapa di antaranya adalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berdampak pada distribusi material bangunan, serta keterbatasan tenaga kerja terampil, khususnya di wilayah kepulauan.
Di sisi lain, dukungan perbankan turut diberikan untuk mempercepat realisasi program.
Bank BPD Sulut hingga saat ini telah membantu menyalurkan dana bantuan bedah rumah untuk 1.000 unit pada 2026. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah hingga 2.000 unit yang mencakup Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, dan Kepulauan Sitaro.
Pemprov Sulut melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) juga terus melakukan koordinasi dengan Satker PKP Provinsi Sulut, balai terkait, serta pemerintah kabupaten/kota.
Dengan tambahan kuota 10.800 unit, program perumahan di Sulut diarahkan tidak sekadar mengejar pembangunan hunian, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, memperluas akses sanitasi, mendorong kepemilikan rumah bersubsidi, dan menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Bagi Pemprov Sulut, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar besarnya dukungan program tersebut benar-benar berujung pada manfaat nyata bagi masyarakat. (*/Red)
