KONAWE, 26 Juni 2026 – Pemerhati Kesehatan Routa yang dipimpin aktivis Anadalo Polihe mendesak Pemerintah Kabupaten Konawe mengevaluasi sistem penempatan dokter di Puskesmas Routa. Desakan tersebut muncul setelah adanya dugaan bahwa penempatan sejumlah dokter di wilayah tersebut berkaitan dengan kebutuhan memperoleh surat rekomendasi untuk melanjutkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Menurut Anadalo Polihe, apabila dugaan tersebut benar, pelayanan kesehatan masyarakat tidak seharusnya dijadikan sarana untuk memenuhi kepentingan administrasi pendidikan. Ia menilai rekomendasi pendidikan semestinya diberikan berdasarkan pengabdian yang nyata kepada masyarakat.
“Kami meminta Bupati Konawe mengevaluasi kebijakan Dinas Kesehatan. Jika nantinya terbukti ada dokter yang hanya memanfaatkan penempatan di Routa untuk memperoleh rekomendasi PPDS tanpa menjalankan pengabdian sebagaimana mestinya, maka rekomendasi tersebut perlu ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Yang terpenting adalah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal,” ujar Anadalo.
Ia juga menyoroti kondisi pelayanan kesehatan di Kecamatan Routa yang menurutnya masih mengalami keterbatasan tenaga dokter, meskipun wilayah tersebut merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah dari sektor pertambangan.
Selain meminta pemenuhan kebutuhan dokter, Pemerhati Kesehatan Routa juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan perawat dan bidan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di wilayah terpencil.
“Pelayanan kesehatan di wilayah terpencil seperti Routa adalah pilar kemanusiaan yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan apa pun. Selama terjadi kekosongan dokter, para perawat dan tenaga kesehatan lainnya telah menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat di tengah keterbatasan fasilitas,” kata Anadalo.
Tanggapan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Konawe
Dikonfirmasi terpisah melalui WhatsApp, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe, Yones, membantah anggapan bahwa pemerintah daerah tidak berupaya mengatasi kekurangan dokter di Puskesmas Routa.
Menurut Yones, sejak Mei 2026 telah ada seorang dokter yang mulai bertugas di Puskesmas Routa. Namun, tantangan terbesar adalah masih minimnya minat dokter untuk bertugas di wilayah terpencil, salah satunya karena insentif sebesar Rp5 juta dinilai belum cukup menarik.
Ia menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) untuk membantu penyediaan tenaga dokter, meski hingga kini belum terealisasi.
Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait penempatan dokter melalui program Nusantara Sehat maupun skema penugasan lainnya. Menurutnya, penempatan tenaga dokter melalui program tersebut diperkirakan dapat direalisasikan pada 2027. Ia juga menyebut terdapat program beasiswa Kementerian Kesehatan bagi calon dokter yang nantinya akan ditempatkan di Routa setelah menyelesaikan pendidikan.
Menanggapi desakan agar dirinya dicopot dari jabatan, Yones menyatakan siap menerima keputusan pimpinan.
“Kalau persoalan jabatan, setiap saat saya siap dicopot. Jabatan itu amanah dan tidak kekal. Kami hanya berusaha bekerja secara profesional. Saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kekeliruan dan keterbatasan,” ujarnya.
Yones menambahkan bahwa sejak ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan, dirinya terus berupaya mencari dokter yang bersedia bertugas di Routa, termasuk meminta bantuan tenaga medis dari PT SCM sebagai solusi sementara.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan dari pihak dokter yang disebut dalam dugaan tersebut maupun pihak yang berwenang menerbitkan rekomendasi PPDS. Redaksi akan memberikan ruang bagi pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi apabila diperlukan.
(Pewarta: FAD)
