MANADO — Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Senin (27/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur memaparkan sejumlah capaian indikator makro ekonomi daerah, sekaligus menguraikan tantangan strategis yang dihadapi, terutama pada sektor pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta ekonomi kreatif (ekraf).
Ia menjelaskan, kondisi ekonomi Sulawesi Utara sepanjang 2025 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan adalah ekonomi kreatif, dengan lonjakan nilai tambah hingga 1.456 persen, dari Rp20,5 miliar menjadi Rp304,6 miliar.
Menurut Gubernur, sektor ekonomi kreatif kini tidak lagi sekadar menjadi penunjang pariwisata, tetapi telah bertransformasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kekayaan intelektual. Pemerintah provinsi, lanjutnya, turut memberikan dukungan melalui pembentukan struktur khusus ekonomi kreatif serta penyelenggaraan berbagai agenda, termasuk event Warbiasa Governor League 2025.
Di sektor pariwisata, Sulawesi Utara mencatat kunjungan 61.495 wisatawan mancanegara sepanjang 2025, yang didominasi oleh wisatawan asal Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai 14,35 juta perjalanan.
Selain itu, Gubernur juga menekankan peran strategis UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Tercatat sebanyak 408.505 unit UMKM aktif berkontribusi terhadap perekonomian. Dalam kurun 2023 hingga 2025, pemerintah provinsi telah menyalurkan berbagai bentuk dukungan, antara lain bantuan peralatan kepada 960 pelaku usaha serta fasilitasi penerbitan lebih dari 17.000 Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kendati demikian, sejumlah tantangan masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya peningkatan aksesibilitas melalui penambahan rute penerbangan internasional langsung serta integrasi transportasi massal, pengembangan fasilitas Bandara Sam Ratulangi, hingga pembenahan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, serta jaringan listrik dan internet di destinasi wisata terpencil.
Menutup pertemuan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Komisi VII DPR RI. Di antaranya penetapan Sulawesi Utara sebagai kawasan prioritas pengembangan industri berbasis sumber daya lokal, seperti kelautan dan agroindustri, serta penguatan sistem logistik nasional guna menekan biaya distribusi.
Gubernur berharap dukungan Komisi VII DPR RI dapat mempercepat realisasi berbagai program tersebut demi meningkatkan daya saing daerah.
“Kami berharap berbagai usulan ini dapat dikawal bersama untuk memperkuat posisi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Asia Pasifik,” ujar Gubernur.
(*/Red)
