MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bergerak cepat melakukan langkah lanjutan pascagempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Pantai Selatan Mindanao, Filipina, pada Senin pagi.
Setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi mencabut peringatan dini tsunami, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk tetap siaga serta segera melakukan pendataan terhadap dampak maupun kerugian yang mungkin terjadi akibat gempa tersebut.
“Puji Tuhan, status tsunami sudah dicabut BMKG. Namun saya meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota tetap waspada serta segera melakukan inventarisasi terhadap kerusakan dan dampak yang ditimbulkan akibat gempa ini,” ujar Gubernur Yulius.
Menurutnya, laporan dari pemerintah daerah menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui kondisi riil di lapangan sekaligus menjadi dasar penyusunan laporan kepada pemerintah pusat. Data tersebut juga akan digunakan untuk menentukan bentuk bantuan yang dapat disalurkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada masyarakat yang terdampak.
Gubernur menegaskan agar setiap daerah bergerak cepat melakukan pendataan terhadap rumah warga, fasilitas umum, maupun infrastruktur yang mengalami kerusakan.
“Segera laporkan kondisi di lapangan. Jika ditemukan kerusakan rumah, fasilitas umum, maupun infrastruktur lainnya, data tersebut harus segera disampaikan agar dapat diteruskan kepada pemerintah pusat dan menjadi dasar penyaluran bantuan,” tegasnya.
Sebelumnya, gempa berkekuatan M7,7 yang terjadi di perairan selatan Mindanao dengan kedalaman 47 kilometer sempat memicu peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Utara.
Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Yulius langsung menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut yang dipimpin Kepala Pelaksana Adolf Tamengkel untuk mengaktifkan sistem peringatan dini serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah pesisir.
Langkah mitigasi pun segera dilakukan. Aparat BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah hingga relawan turun ke lapangan untuk menyampaikan informasi dan mengarahkan masyarakat di wilayah yang masuk kategori SIAGA dan WASPADA tsunami agar meningkatkan kewaspadaan.
Beruntung, hasil pemantauan dan analisis lanjutan BMKG menunjukkan ancaman tsunami tidak berkembang menjadi bencana yang membahayakan wilayah Sulawesi Utara sehingga peringatan resmi dicabut.
Meski demikian, Gubernur Yulius mengimbau masyarakat agar tetap tenang namun tidak lengah terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Ia juga meminta warga hanya mengikuti informasi yang berasal dari sumber resmi pemerintah dan BMKG.
Gubernur turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan situasi darurat tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mengikuti arahan pemerintah selama masa peringatan dini. Apresiasi juga kepada BPBD, TNI, Polri, relawan, pemerintah kabupaten/kota hingga perangkat desa yang bergerak cepat demi menjaga keselamatan warga,” katanya.
Hingga kini, BPBD Sulawesi Utara masih melakukan pemantauan intensif dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kondisi masyarakat pascagempa serta menghimpun laporan dampak yang terjadi di berbagai wilayah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan akan terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan setiap kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terukur apabila ditemukan kerusakan maupun kerugian akibat peristiwa tersebut.
(*/Red)
