MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mencatat sejumlah capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 dalam pelaksanaan visi “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Berbagai program lintas sektor yang dijalankan pemerintah daerah disebut berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, mengatakan arah pembangunan daerah tetap difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui delapan misi pembangunan yang mencakup tata kelola pemerintahan, pendidikan, ekonomi, ketahanan pangan, hingga pembangunan infrastruktur.
Pada aspek tata kelola pemerintahan dan integritas, Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Sulawesi Utara tercatat sebesar 68,08 yang masih berada pada kategori rentan. Meski demikian, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan melalui pendidikan antikorupsi di sekolah, sosialisasi di fasilitas pelayanan publik, serta pembinaan karakter generasi muda, termasuk anggota Paskibraka.
Di sektor pembangunan sumber daya manusia, Sulawesi Utara meraih penghargaan Government Award kategori Outstanding Province in Life Expectancy Value. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 75,68 pada 2024 menjadi 76,32 pada 2025.
Peningkatan tersebut didukung oleh perluasan akses pendidikan, di antaranya pembukaan fakultas baru di Universitas Negeri Manado serta penyaluran program beasiswa kepada lebih dari 2.000 siswa dan mahasiswa di berbagai jenjang pendidikan.
Sementara itu, sektor ekonomi menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara mencapai 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada pada angka 5,11 persen. Gini rasio juga mengalami penurunan menjadi 0,341, menandakan membaiknya pemerataan pendapatan masyarakat.
Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp10,1 triliun atau setara 109 persen dari target yang ditetapkan. Pemerintah juga mempercepat pengembangan sektor pariwisata dan menetapkan 63 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi daerah.
Dalam bidang ketahanan pangan, Pemprov Sulut membuka sekitar 8.000 hektare lahan sawah baru guna meningkatkan produksi pangan lokal. Program Makan Bergizi Gratis turut diperluas dengan beroperasinya 162 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.
Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, pemerintah melaksanakan Gerakan Pangan Murah di sejumlah kabupaten dan kota. Selain itu, layanan listrik 24 jam juga berhasil diperluas ke tujuh pulau di wilayah kepulauan Sulawesi Utara.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah menyelesaikan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan melanjutkan pembangunan Jalan Manado Outer Ring Road (MORR) III Tahap IV guna memperkuat konektivitas antarwilayah.
Di bidang sosial, pemerintah melakukan revitalisasi museum daerah serta membangun hunian tetap bagi warga terdampak erupsi Gunung Ruang. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.
Prestasi juga diraih dalam pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperoleh predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia serta penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029.
Dari sisi fiskal, pemerintah terus mendorong digitalisasi layanan daerah dan memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
Secara keseluruhan, capaian pembangunan sepanjang 2025 menunjukkan konsolidasi yang positif di berbagai sektor. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta menjaga keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.
(*/Red)
