JATINANGOR – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., menerima penganugerahan Kartika Pamong Praja Madya sekaligus Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dalam upacara yang berlangsung di Lapangan Parade Abdi Praja, Kampus IPDN Jatinangor, Senin (12/10/2026).
Penganugerahan tersebut menjadi bentuk penghormatan atas kepemimpinan dan pengabdian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, bagi Yulius, penghargaan itu bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan amanah untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, daerah, bangsa, dan negara.
Dalam sambutannya di hadapan Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi, M.Si., jajaran civitas akademika, serta para Praja IPDN, Yulius menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterimanya.
Ia menegaskan, kehormatan tersebut harus dimaknai sebagai panggilan tanggung jawab sekaligus tantangan moral untuk terus meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Penganugerahan ini bukanlah sekadar tanda kehormatan pribadi. Lebih dari itu, penganugerahan ini adalah panggilan tanggung jawab, sebuah amanah, dan tantangan moral untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Yulius.
Kartika Pamong Praja Madya merupakan penghargaan yang diberikan IPDN kepada kepala daerah setingkat gubernur. Penghargaan ini dikaitkan dengan kepemimpinan, dedikasi, serta kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pendidikan kepamongprajaan.
Sementara itu, penyematan Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan menjadi bentuk penghormatan yang menghubungkan penerima dengan keluarga besar pendidikan kepamongprajaan.
Pesan untuk Praja: Integritas dan Adaptasi Teknologi
Di hadapan para calon pamong praja, Yulius juga menyampaikan pesan agar mereka mempersiapkan diri menjadi aparatur negara yang disiplin, berintegritas, kreatif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman.
Menurutnya, kualitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Karena itu, para Praja IPDN diharapkan mampu mengenali potensi diri, meningkatkan kompetensi, serta menghadirkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Yulius turut menyoroti pentingnya kemampuan aparatur pemerintah dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), pemanfaatan big data, serta dinamika ekonomi global.
Perubahan tersebut, menurutnya, menuntut birokrasi yang semakin adaptif, inovatif, dan berdaya saing.
Aparatur pemerintah, lanjutnya, tidak boleh hanya terpaku pada rutinitas administratif, tetapi harus mampu menjadi penggerak perubahan yang menghadirkan kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi dan Pelayanan Publik Jadi Kunci
Selain kompetensi dan adaptasi teknologi, Yulius menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, termasuk TNI, Polri, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Ia berpandangan bahwa kepemimpinan yang kuat harus berjalan beriringan dengan ketegasan dalam prinsip, sikap mengayomi, serta kemampuan memahami kebutuhan masyarakat.
Pemimpin juga dituntut menghadirkan kebijakan yang konkret dan mampu menjawab persoalan di lapangan.
Pesan tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai kepamongprajaan tidak berhenti pada penghormatan dan simbol kehormatan semata, tetapi harus diwujudkan melalui integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
Menutup sambutannya, Yulius mengajak para Praja IPDN untuk mengambil peran aktif dalam perjalanan pembangunan bangsa. Ia meminta mereka tidak sekadar menjadi penonton, tetapi berani tampil sebagai penggerak perubahan.
“Jangan pernah mau sekadar menjadi penumpang yang duduk manis di dalam kendaraan. Jadilah pengemudi dan penggerak perubahan!” tegasnya.
Melalui penganugerahan tersebut, Yulius berharap nilai-nilai pengabdian dan semangat kepamongprajaan terus tumbuh, baik di lingkungan IPDN maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan demikian, aparatur pemerintah diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*/Red)
