MANADO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025, Kamis (23/4/2026). Agenda tersebut dirangkaikan dengan laporan kinerja alat kelengkapan dewan serta penutupan masa persidangan kedua tahun 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Michaela Elsiana Paruntu dan Royke Anter.
Hadir pula Gubernur Sulut Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay, unsur Forkopimda, serta anggota dewan.
Dalam forum tersebut, Silangen menegaskan bahwa rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif. Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi bagian dari mekanisme checks and balances antara legislatif dan eksekutif agar kebijakan pemerintah tetap akuntabel dan berpihak pada kepentingan publik.
DPRD juga memberikan apresiasi kepada Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025 yang telah melakukan pembahasan secara komprehensif bersama pihak eksekutif.
Selain agenda pemerintahan, rapat paripurna turut diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada tim Persma 1960 Manado yang berhasil menjuarai Liga 4 Piala Gubernur Sulawesi Utara 2026.
Sementara itu, Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan penghargaan atas sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD, khususnya dalam pembahasan LKPJ 2025. Ia menilai rekomendasi yang disampaikan menjadi acuan strategis dalam penyempurnaan arah pembangunan ke depan.
Dalam pemaparannya, Gubernur menjelaskan sejumlah prioritas kebijakan, di antaranya penguatan pelayanan dasar melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan serta perbaikan fasilitas layanan publik.
Untuk sektor non-pelayanan dasar, pemerintah daerah akan memperkuat data ketenagakerjaan, merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), serta meningkatkan pengawasan lingkungan dan perizinan industri.
Adapun sektor unggulan daerah akan difokuskan pada pengembangan kelautan, perikanan, dan pertanian, melalui dukungan teknologi bagi nelayan serta distribusi bibit unggul bagi petani.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemprov Sulut juga mendorong percepatan digitalisasi birokrasi, peningkatan transparansi anggaran, serta penguatan kapasitas aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas.
Gubernur menegaskan, seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi bagian penting dalam evaluasi kebijakan pemerintah daerah ke depan. “Sinergi ini menjadi fondasi untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen rekomendasi secara resmi, sekaligus menandai berakhirnya masa persidangan kedua DPRD Sulawesi Utara tahun 2026.
