MANADO — Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE meminta jajaran pemerintah daerah bergerak cepat mengamankan pasokan cabe sekaligus mengendalikan harganya di tengah potensi dampak fenomena El Nino.
Instruksi tersebut disampaikan Yulius setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring, Senin (7/9/2026), di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado.
Cabe menjadi perhatian khusus karena merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang berkontribusi terhadap fluktuasi harga dan inflasi daerah.
Yulius meminta perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh pemangku kepentingan melakukan langkah cepat, terukur dan terkoordinasi untuk memastikan ketersediaan pasokan dari tingkat produksi hingga pasar.
Menurutnya, potensi El Nino harus diantisipasi sejak dini karena perubahan cuaca dan keterbatasan air dapat berdampak terhadap produktivitas pertanian.
“Kita harus mengantisipasi sejak dini dampak perubahan cuaca dan El Nino terhadap produksi pangan. Jangan sampai gangguan produksi dan distribusi menyebabkan pasokan berkurang dan harga meningkat sehingga membebani masyarakat,” tegas Yulius.
Petakan Sentra Produksi
Gubernur menginstruksikan dilakukan pemetaan menyeluruh terhadap produksi dan ketersediaan cabe di Sulawesi Utara, khususnya pada daerah-daerah sentra produksi.
Pemetaan tersebut penting untuk mengetahui kondisi produksi, stok, kebutuhan pasar, hingga potensi kekurangan pasokan di masing-masing wilayah.
Selain produksi, jalur distribusi juga harus dipastikan berjalan lancar sehingga cabe dari sentra produksi dapat segera menjangkau pasar dan daerah konsumen.
Yulius menegaskan pemerintah tidak boleh menunggu harga melonjak baru mengambil tindakan.
Jika produksi lokal tidak mencukupi kebutuhan masyarakat dan berpotensi menyebabkan kenaikan harga yang signifikan, Pemprov Sulut akan membuka akses pasokan dari luar daerah.
“Apabila produksi dan pasokan lokal tidak mencukupi, kita harus segera membuka akses pasokan dari daerah lain. Pemerintah harus hadir memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan harga tetap terkendali,” ujarnya.
Bergerak dari Hulu ke Hilir
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si mengatakan, arahan Gubernur akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor.
Koordinasi akan melibatkan perangkat daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah kabupaten dan kota, kelompok tani, pelaku distribusi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Jemmy menegaskan pengendalian harga cabe tidak bisa dilakukan hanya ketika harga sudah melonjak. Upaya pencegahan harus dilakukan mulai dari produksi hingga distribusi.
“Arahan Bapak Gubernur sangat jelas, kita harus bergerak cepat dan tidak menunggu sampai gejolak harga semakin tinggi. Produksi lokal harus diamankan, distribusi harus lancar, dan apabila diperlukan, pasokan tambahan dari luar daerah harus segera difasilitasi,” ujar Jemmy.
Pemprov Sulut selanjutnya akan memperkuat pemantauan harga dan ketersediaan berbagai bahan pangan strategis secara berkelanjutan.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, kelompok tani, pelaku usaha, distributor, hingga masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli.
Dengan langkah tersebut, Pemprov Sulut memastikan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi pada penanganan saat terjadi gejolak harga, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan produksi akibat perubahan iklim.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan: pasokan harus aman, distribusi harus lancar, dan harga pangan harus tetap terjangkau masyarakat.
(*/Red)
